Redaksi62news.com | DENPASAR – Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Setya Kita Pancasila (DPW SKP) Provinsi Bali, Nyoman Darmada, S.H., M.H., didampingi jajaran pengurus dan pembina wilayah, melakukan audiensi sekaligus menyerahkan dokumen pernyataan sikap resmi kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali, Kamis (23/7/2026).
Dokumen yang berisi sejumlah poin strategis terkait penegakan hukum, pemberantasan korupsi, transparansi, profesionalisme, dan akuntabilitas tersebut diterima langsung oleh Ady Wira Bhakti, S.H., M.H., selaku Koordinator pada Kejaksaan Tinggi Bali.
Audiensi berlangsung dalam suasana hangat, terbuka, dan penuh semangat kebangsaan. Kehadiran DPW SKP Bali merupakan bagian dari komitmen organisasi dalam menjalankan fungsi kontrol sosial dan menyampaikan aspirasi masyarakat secara konstitusional kepada institusi penegak hukum.
Ketua DPW SKP Bali, Nyoman Darmada, S.H., M.H., dalam orasinya menegaskan bahwa masyarakat menginginkan penegakan hukum yang adil, transparan, dan bebas dari praktik tebang pilih. Menurutnya, kepercayaan publik terhadap institusi hukum hanya dapat terjaga apabila seluruh proses penegakan hukum dilakukan secara profesional tanpa memandang status maupun jabatan pihak yang terlibat.
“Kami hadir membawa suara masyarakat. Kami percaya bahwa hukum harus menjadi panglima dan keadilan harus dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Tidak boleh ada perbedaan perlakuan dalam penegakan hukum. Semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum,” tegas Nyoman Darmada di hadapan perwakilan Kejati Bali.
Dalam pernyataan sikap yang diserahkan, DPW SKP Bali juga menyoroti pentingnya percepatan penanganan perkara korupsi, peningkatan transparansi kepada publik, serta penguatan sinergi antara aparat penegak hukum dan elemen masyarakat sipil dalam mengawal agenda pemberantasan korupsi.
Selain menyampaikan kritik yang konstruktif, DPW SKP Bali turut menyatakan dukungan terhadap langkah-langkah Kejaksaan dalam mewujudkan sistem hukum yang bersih, profesional, dan berintegritas. Organisasi tersebut menilai bahwa kolaborasi antara masyarakat dan aparat penegak hukum merupakan fondasi penting dalam memperkuat supremasi hukum dan menjaga kepercayaan publik.
Sementara itu, Ady Wira Bhakti, S.H., M.H., mewakili Kejaksaan Tinggi Bali menerima dokumen pernyataan sikap tersebut dengan baik dan penuh keterbukaan. Penerimaan audiensi ini menjadi cerminan komitmen Kejati Bali dalam membangun komunikasi yang harmonis dengan masyarakat serta membuka ruang partisipasi publik dalam mendukung penegakan hukum yang berkeadilan.
Melalui audiensi tersebut, DPW SKP Bali berharap aspirasi yang disampaikan dapat menjadi masukan positif bagi institusi Kejaksaan dalam memperkuat upaya pemberantasan korupsi dan meningkatkan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat.
Kutipan Orasi Ketua DPW SKP Bali
“Hari ini kami datang bukan untuk menciptakan kegaduhan, tetapi untuk menyampaikan aspirasi masyarakat secara bermartabat. Kami percaya Kejaksaan adalah salah satu benteng terakhir keadilan. Oleh karena itu, kami berharap setiap laporan masyarakat mendapatkan perhatian yang serius, setiap dugaan korupsi ditangani secara profesional, dan setiap proses hukum berjalan secara transparan. Bali membutuhkan penegakan hukum yang kuat, Indonesia membutuhkan aparat yang berintegritas, dan rakyat membutuhkan kepastian bahwa hukum berlaku sama bagi siapa pun tanpa pengecualian.”
#SetyaKitaPancasila #DPWSKPBali #KejatiBali #AudiensiSKP #PenegakanHukum #SupremasiHukum #AntiKorupsi #BaliBerintegritas #KawalKeadilan #Transparansi #Akuntabilitas #Profesionalisme #MasyarakatSipil #BersamaLawanKorupsi #IndonesiaBebasKorupsi #BaliSejuk #Redaksi62News #MitraPengawasanPublik #HukumUntukSemua
