Redaksi62news.com | JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sebagai lembaga antirasuah utama di Indonesia, kembali menegaskan komitmennya dalam memperkuat pencegahan korupsi di daerah. Kali ini, perhatian lembaga tersebut tertuju pada pengelolaan dana Pokok Pikiran (Pokir) yang melekat pada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Hal ini ditegaskan langsung oleh Ketua KPK, Setyo Budiyanto, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pertengahan Juni 2026.
Ketua KPK, Setyo Budiyanto, mengingatkan seluruh pimpinan dan anggota DPRD agar melakukan evaluasi serta peninjauan ulang terhadap alokasi dana Pokir yang tercantum dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang berpotensi merugikan keuangan negara maupun masyarakat.
Wujudkan Pelayanan Polri di Pagi Hari, Polsek Kota Polres Bangli Gelar Pengaturan Arus Lalu Lintas
Menurut KPK, dana Pokir pada prinsipnya harus digunakan untuk menjawab kebutuhan masyarakat dan mendukung pembangunan daerah secara transparan, akuntabel, serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Namun dalam praktiknya, skema penganggaran dan penyaluran dana tersebut kerap menjadi area yang rentan terhadap konflik kepentingan maupun penyalahgunaan kewenangan.
Tahap II Perkara Pencurian di Buleleng: Penegakan Hukum Berjalan Transparan dan Berkeadilan
Peringatan tersebut merupakan bagian dari upaya preventif KPK untuk menutup berbagai celah korupsi sejak tahap perencanaan anggaran. KPK berharap seluruh pemerintah daerah dan DPRD memperkuat tata kelola anggaran yang bersih, profesional, serta berpihak pada kepentingan publik.
Dengan pengawasan yang semakin ketat, KPK menegaskan bahwa setiap rupiah uang rakyat harus dikelola secara bertanggung jawab. Transparansi, integritas, dan akuntabilitas menjadi kunci utama dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintahan dan perwakilan rakyat di daerah. Melalui penguatan sistem pengawasan dan pencegahan, KPK berupaya memastikan pembangunan daerah berjalan efektif, tepat sasaran, dan bebas dari praktik korupsi.
#KPK #KomisiPemberantasanKorupsi
#SetyoBudiyanto #DanaPokir #PokirDPRD
#PengawasanAnggaran #TransparansiAnggaran #AkuntabilitasPublik#PencegahanKorupsi
#AntiKorupsi#GoodGovernance
#TataKelolaPemerintahan #KeuanganDaerah
#DanaHibah #AspirasiMasyarakat
#PengawasanPublik #BeritaNasional
#IndonesiaBersih#LawanKorupsi
#IntegritasBangsa #JurnalismeInvestigasi
#Redaksi62News #PemerintahanDaerah
#TransparansiPublik #MasyarakatMengawasi
#IndonesiaMaju #BersamaLawanKorupsi
